UNDANG-UNDANG/KEBIJAKAN MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2007)

Informasi koperasi

Undang-undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengkoperasian

:

NOMOR : 38 TAHUN 2007

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR : 35.3/PER/M.KUKM/X/2007

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI

NOMOR : 39/PER/M.KUKM/XII/2007

PEDOMAN PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI

NOMOR : 06/PER/M.KUKM/I/2007

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA SYARIAH

NOMOR : 08/PER/M.KUKM/II/2007

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL

NOMOR : 19/PER/M.KUKM/III/2007

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 18/PER/M.KUKM/VII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI

NOMOR : 22/PER/M.KUKM/IV/207

PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

NOMOR : 25/PER/M.KUKM/V/2007

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI FUNGSIONAL

PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22/PER/M.KUKM/IV/2007

TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan   PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannta berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai   gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkutkehidupan koperasi.
3. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang,      sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang penrkoperasian.
4. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
5. Pemeringkatan koperasi adalah suatu kegiatan penialian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi
6.  Koperasi berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memilki kepedulian sosial

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 2

        Tujuan pemeringkatan koperasi adalah  :
  1.   Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu
  2.      Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi
  3.     Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang            sehat

BAB II

MEKANISME PEMERINGKATAN KOPERASI

Bagian Kesatu

       Tujuan Pemeringkatan koperasi adalah :

       1. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu peiode tertentu

       2. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi

       3. mendorong koperasi agar menerapka prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang            sehat.

Ruang Lingkup Pemeringkatan

Pasal 3

         Ruang Lingkup pelaksanaan pemeringkatan koperasi dilakukan dengan mekanisme             sebagai berikut :

        1.    Melakukan Penggalian Data

        2.    Melakukan Pengolahan Dta

        3.    Menyiapkan Lembar Hasil Pemeringkatan

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 4

      (1)  Pelaksanaan pemeringkatan koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap 6 aspek           koperasi berkualitas, yang terdiri dari :

           a.    Aspek Badan Usaha Aktif

           b.    Aspek Kinerja Usaha yang semakin sehat

           c.    Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota
           d.    Aspek Orientasi kepada Pelayanan Anggota

           e.    Aspek Pelayanan kepada Masyarakat

           f.      Aspek Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

     (2)  Pelaksanaan pemeringkatan koperasi sebagimana dimaksud  ayat (1) menggunakan               kriteria dan indikator sebagimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketiga

Lembaga Penilaian Pemeringkatan Koperasi

Pasal 5

1.    Pelaksanaan pemeringkatan koperasi adalah Lembaga Independen yang memiliki          kompetensi dan profesionalisme di bidangnya.
2.    Penetapan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan               Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

BAB III

PERSYARATAN KOPERASI

Pasal 6

          Pemeringkatan koperasi dilaksanakan bagi koperasi yang memenuhi syarat sebagai

          berikut :

         a. Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder,

         b. Berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun,

         c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),

BAB IV

PENETAPAN HASIL PEMERINGKATAN

Pasal 7

        Penetapan hasil pemeringkatan koperasi dilaksanakan dengan tata cara sebagi berikut :

•  Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
• Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Propinsi ditetapkan oleh Gubernur 
• Keputusan hasil pemeringkatan koperasi untuk Tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

Pasal 8

           Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 5 (lima) klasifikasi kualitas :

1. Koperasi dengan kualifikasi “ Sangat Berkualitas “, dengan jumlah penilaian diatas 419. 
2.  Koperasi dengan kualifikasi “ Berkualitas “, dengan jumlah penilaian 340 sampai dengan 419. 
3.  Koperasi dengan kualifikasi “ Cukup Berkualitas “, dengan jumlah penilaian 260 sampai dengan 339.
4. Koperasi dengan kualifikasi “ Kurang Berkualitas “, dengan jumlah penilaian 180 sampai dengan 259. 
5. Koperasi dengan kualifikasi “ Tidak Berkualitas “, dengan jumlah penilaian kurang dari     180.

Pasal 9

       Keputusan Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final dan berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

       Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi dan seluruh peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.